akamsphonelink-qrc Mirwan MS adalah Bupati Aceh Selatan periode 2025–2030, usai memenangkan Pilkada 2024. 
Selain menjabat sebagai bupati, ia juga sempat memimpin DPC partainya di daerah tersebut sebelum di berhentikan menyusul kontroversi ini.

⚠️ Kontroversi: Umrah di Tengah Bencana Banjir & Longsor

🗓️ Kronologi Singkat

• Wilayah Aceh Selatan dilanda banjir dan tanah longsor — kondisi darurat bencana.

• Meski demikian, pada 2 Desember 2025 Mirwan MS berangkat umrah bersama keluarganya.

• Permohonan izin umrahnya di ajukan ke Provinsi Aceh, tetapi di tolak karena situasi banjir.

• Meskipun izin di tolak, foto-foto keberangkatannya tersebar luas di media sosial, memicu protes dari masyarakat dan pemerintah pusat.

  ⚖️ Langkah Pemerintah: Pemberhentian Sementara

  • Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluarkan SK pemberhentian sementara terhadap Mirwan selama 3 bulan.

  • Selama periode penonaktifan, jabatan bupati dijalankan sementara oleh Baital Mukadis (Wakil Bupati) sebagai Plt. Bupati. d

  • Selain itu, partainya juga mencopot Mirwan dari posisinya sebagai Ketua DPC di Aceh Selatan.

  📄 Alasan Hukum & Moral dari Sanksi

  Menurut Kemendagri, Mirwan di anggap melanggar Pasal 76 ayat (1) huruf i UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang melarang kepala daerah pergi ke luar negeri tanpa izin ketika wilayahnya berada dalam situasi krisis atau bencana.

  Dari segi moral dan etika pemerintahan, banyak pihak mengkritik tindakan Mirwan karena di anggap meninggalkan tanggung jawab terhadap warga di saat daerah membutuhkan kepemimpinan aktif.

  

  🌍 Reaksi Publik, Partai & Pemerintah Pusat

  • Publik luas mengecam tindakan Mirwan, menilai bahwa tindakan umrahnya saat bencana menunjukkan kurangnya empati terhadap korban. Media sosial dan sejumlah organisasi masyarakat mendesak sanksi tegas.

  • Presiden Prabowo Subianto memberi perhatian serius terhadap kasus ini, mendukung tindakan Kemendagri, dan meminta penegakan disiplin tegas terhadap kepala daerah yang lalai saat bencana berlangsung.

  • Dari sisi partai, selain pemberhentian jabatan struktural, langkah ini dianggap sebagai upaya menjaga reputasi partai dan menunjukkan bahwa pelanggaran tidak akan ditoleransi.